Pasific Islands Forum, Malcolm Pilih-Pilih Wartawan

jurnalportal - Para wartawan politik Australia di ibukota Canberra mengancam akan memboikot kunjungan Perdana Menteri Malcolm Turnbull ke Nauru bulan September kecuali pemerintah di sana membatalkan larangan bagi ABC untuk meliput.

Media publik ABC sedianya akan mengirimkan satu orang kameraman ke Pacific Islands Forum (PIF), bersama dengan seorang fotografer dan seorang wartawan dari kantor berita Australia AAP, untuk meliput forum tersebut atas nama seluruh media Australia.

Namun hari Senin, pemerintah Nauru mengatakan tidak ada perwakilan dari ABC yang akan diberi visa untuk masuk ke negara tersebut dengan alasan apapun, dengan alasan bahwa selama ini ABC membuat laporan bias mengenai Nauru.

"Keputusan pemerintah Nauru untuk memilih wartawan yang akan meliput Pacific Islands Forum adalah bentuk pengekangan kebebasan pers." kata Presiden Perkumpulan Wartawan Yang Meliput Parlemen (Parliament Press Gallery) David Crowe dalam sebuah pernyataan.

"Bila larangan itu tidak dibatalkan, pool media ini akan juga dibatalkan."

"Bila satu orang tidak bisa pergi, yang lainnya juga tidak akan pergi."

Perdana Menteri Malcolm Turnbull telah menggambarkan keputusan pemerintah Nauru itu sebagai hal yang "disesalkan" namun mengatakan adalah terserah kepada tuan rumah untuk memutuskan siapa yang akan diijinkan masuk ke negara mereka.

Crowe mengatakan Press Gallery telah berkonsultasi dengan pemerintah Federal Australia mengenai pengiriman wartawan, demi kepentingan semua media di Australia.

"Kami menentang keputusan Nauru, karena mereka salah, dan ini bisa menciptakan preseden yang berbahaya." katanya.

"Media Australia mana lagi yang akan dilarang oleh pemerintah lain di masa depan?.

Pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Bill Shorten mendukung pendirian Press Gallery dengan mengatakan Malcolm Turnbull harus mendukung mereka juga.

"Saya setuju bahwa Nauru adalah pemerintahan yang berdaulat, dan berhak untuk memutuskan siapa yang bisa masuk ke negaranya."

"Tetapi bila Perdana Menteri kita berkunjung, adalah media publik independen kita yang harus melaporkan apa yang dilakukan Perdana Menteri Australia di luar negeri."

"Saya tahu ini bukan masalah gampang. Saya kira memang tidak ada solusi sederhana di sini namun ini tidaklah mesti dibiarkan bagi Oposisi atau Press Gallery untuk memperjuangkan peliputan kegiatan PM di luar negeri."

Tidak lama setelah munculnya pernyataan dari Press Gallery, salah seorang wartawan dari kelompok media Australia News Corp, Sharri Markson memberi komentar di media sosial mengatakan ancaman boikot itu sebagai yang "konyol".

Dia mengatakan di Twitter bahwa media tempatnya bekerja akan tetap meliput Forum tersebut.